Republik Minta Mahkamah Agung Wajibkan Harga Iklan Kampanye Termurah di TV
Komite kampanye dari Partai Republik ingin Mahkamah Agung Amerika Serikat turun tangan. Mereka mendesak agar pengadilan tertinggi itu mewajibkan stasiun TV siaran untuk menawarkan harga iklan kampanye politik yang lebih rendah. Kalau Mahkamah Agung setuju, stasiun TV mau tidak mau harus memberikan diskon harga iklan paling murah ke partai politik dan komite penggalangan dana bersama.
Singkatnya, hukum di AS sebenarnya sudah mengatur bahwa stasiun TV wajib menawarkan "biaya satuan terendah" atau Lowest Unit Charge (LUC) kepada setiap calon individu yang bertanding. Aturan ini berlaku selama 60 hari sebelum hari pemilihan. Tujuannya baik, yaitu agar para kandidat bisa menyampaikan pesan mereka kepada pemilih lewat TV tanpa harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Ini membantu membuat persaingan jadi lebih seimbang.
Nah, di era pemerintahan Trump, melalui Komisi Komunikasi Federal (FCC), ada perintah agar stasiun TV juga memberikan diskon harga yang sama ini kepada partai politik dan komite penggalangan dana bersama. Padahal, kelompok-kelompok ini punya batasan yang lebih longgar soal berapa banyak uang yang bisa mereka kumpulkan dan belanjakan.
Empat calon dari Partai Demokrat kemudian mengajukan banding. Panel hakim di Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Keempat akhirnya memutuskan bahwa perintah dari FCC itu tidak bisa dilaksanakan. Alasannya jelas: perintah tersebut bertentangan dengan isi hukum AS yang sudah ada.